Komunikasi Tersendat, Dana Pokir Jadi Sorotan: H. Shabirin Rachmat Desak Pembenahan Tata Kelola Aspirasi di MKS

Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan (MKS) menjadi saksi digelarnya Reses Anggota DPRD Kota Bukittinggi Masa Sidang II Tahun 2025/2026 untuk Dapil MKS, Kamis (30/04/2026). Agenda wajib yang berlangsung tiga kali setahun ini dihadiri 9 anggota dewan yang turun langsung menyerap keluhan dan harapan warga. Reses kali ini terasa krusial karena menyangkut arah penggunaan dana aspirasi yang menyentuh hajat hidup masyarakat.

Di antara sembilan wakil rakyat yang hadir, nama H. Shabirin Rachmat, S.Sos. dari Fraksi Gerindra kembali mencuri perhatian. Bukan tanpa alasan, tokoh yang telah mengabdi dua periode berturut-turut ini memang dikenal lekat di hati warga MKS. Konsistensi dan respons cepatnya dalam menyalurkan dana aspirasi serta berbagai program bantuan membuat namanya kerap disebut saat warga membahas program yang benar-benar terasa manfaatnya.

Membuka jalannya reses, Camat MKS Fachrul Razi, yang bergelar Datuak Parpatiah, menegaskan pentingnya forum ini sebagai jembatan komunikasi dua arah. Menurut Fachrul, reses bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban anggota dewan untuk “menjemput bola” aspirasi. Ia berharap masyarakat MKS memanfaatkan momentum ini semaksimal mungkin agar setiap usulan pembangunan tepat sasaran.

Sesi dialog langsung memanas ketika Maulida, perwakilan warga RW 01 Kubu Gulai Bancah, melontarkan pertanyaan tajam. Ia menuntut kejelasan mekanisme pencairan dana Pokok Pikiran (Pokir) agar tak lagi terjadi miskomunikasi dengan pihak kelurahan. Tak berhenti di situ, Maulida juga mengkritik kebiasaan menggelar pelatihan di hotel mewah. Ia mengusulkan agar kegiatan dialihkan ke lingkungan kelurahan demi efisiensi anggaran dan manfaat yang lebih mengena ke warga.

Menjawab keresahan itu, H. Shabirin Rachmat membeberkan akar masalahnya secara terbuka. Menurutnya, keruwetan administrasi dan pencairan dana Pokir bermula dari komunikasi yang tak lancar di tingkat bawah. “Persoalan ini akumulasi dari komunikasi yang belum optimal. Dulu saat Musrembang Kelurahan, kami selalu diundang. Belakangan ini undangan sering tak ada. Akibatnya LPM, RT, dan RW kurang terlibat sejak perencanaan awal, sehingga pas masuk tahap SK dan pencairan, kendala bermunculan,” ungkap Shabirin.

Ia menekankan peran vital tokoh masyarakat dan ninik mamak dalam setiap tahapan perencanaan hingga eksekusi program. “Ini bukan cuma soal aturan akademik yang tinggi-tinggi. Yang utama adalah komunikasi yang baik dengan warga,” tegasnya. Shabirin menyoroti fakta di lapangan: dari sembilan kelurahan di MKS, yang hadir dalam reses kali ini terbilang sedikit. Kondisi itu, katanya, harus segera dibenahi.

Sebagai solusi, H. Shabirin mendorong adanya pertemuan rutin antara dewan, pemerintah kelurahan, dan unsur masyarakat. Tujuannya jelas: memastikan arah penggunaan Pokir transparan, persyaratannya mudah dipenuhi, dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Ia ingin pola “dadakan” dalam perencanaan diubah menjadi sistem yang partisipatif sejak awal.

Reses kali ini pun menjadi cermin evaluasi tata kelola pemerintahan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan di MKS. Dengan desakan perbaikan komunikasi dan transparansi yang disuarakan H. Shabirin Rachmat, publik berharap anggaran aspirasi tak lagi tersangkut di meja birokrasi. Tujuannya satu: setiap rupiah dana Pokir harus lancar tersalurkan, tepat guna, dan mampu mendorong kemajuan nyata bagi warga Mandiangin Koto Selayan.